HorasSumutNews.com - Berita Terkini Terbaru Hari Ini - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Susulan Kota Siantar yang digelar pada Rabu masih diragukan keabsahan payung hukumnya.
Pasalnya, hingga saat ini keabsahan payung hukum pelaksanaan Pilkada Siantar sedang diuji di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Medan.
Dilansir dari hetanews, jika ada elemen masyarakat telah mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan terkait keabsahan payung hukum Pilkada Siantar.
Gugatan telah didaftarkan dan diterima pada tanggal 27 Oktober 2016, sesuai dengan Nomor : 142/2016/PTUN.MDN.
Gugatan ini marena pelaksanaan Pilkada Siantar dengan dasar hukumnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Siantar terhadap gugatan Surfenov Sirait. Sementara gugatan Surfenov bukan sengketa Pilkada, melainkan gugatan biasa.
Artinya Pilkada Siantar tak bisa dilaksanakan karena tidak legitimed atas tak ada dasar hukumnya dan saat ini masih diuji kebenarannya di PTUN Medan. Hal ini membuat jadwal tahapan Pilkada Siantar yang telah ditetapkan KPUD Siantar tak memiliki legal standing.
Perkembangan terbaru jika sidang gugatan sengketa tata usaha negara itu akan digelar dalam minggu ini.
Related Posts :
Maju Pilgub Jateng 2018, Ini Komentar Warga Blora Tentang Ganjar Pranowo- Kuasa Hukum Fredrich Dorong Pengusutan Kode Etik ke Peradi
- Celine Dion Gelar Konser Perdana di Indonesia Juli Mendatang
- Dicabuli di Rumah Kosong, Siswi di Lampung Selatan Hamil Sembilan Bulan
- Pihak RSUD Minta Keluarga Pasien Yang Sekarat ini mendatangi Rumah Sakit