BANDUNG - Direktur Umum Kodiklat Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Mochamad Effendi, SE, MM memimpin sidang panitia karier (Pankar) usul kenaikan pangkat (UKP) Bintara, Tamtama dan PNS Golongan II periode 1 Oktober 2018 bertempat di ruang Ganesha Makodiklatad, Selasa (3/7).
Dalam sambutan Direktur Umum menyatakan bahwa pangkat dan karier bagi prajurit dan PNS merupakan suatu kehormatan dan kesejahteraan, yang wajib kita berikan kepada para prajurit dan PNS, namun dengan adanya kenaikan pangkat dan karier, tentu semakin bertambah tanggungjawabnya.
Menurutnya sebelum semua itu diraih, banyak hal yang harus jadi pertimbangan serta berbagai tahapan yang harus dilalui, salah satunya dengan menyelenggarakan sidang pangkar yang merupakan mekanisme dan prosedur penilaian yang objektif harus tetap dilaksanakan.
Lebih lanjut Dirum dalam sidang tersebut mengatakan, sidang UKP yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mengetahui dari berbagai aspek yang merupakan persyaratan menyangkut kenaikan pangkat prajurit tersebut layak atau tidaknya untuk diusulkan ke Komando Atas, persyaratan nilai UKP yang di ajukan adalah dibidang Jasmani pada pelaksanaan Tes Kesegaran Jasmani tidak memenuhi syarat, maka Prajurit tersebut tidak akan diusulkan kenaikan pangkatnya, maupun berbagai catatan lainnya, seperti pernah melakukan pelanggaran kedinasan baik itu pelangaran THTI, Disersi maupun pelanggaran lainnya.
Selain itu personel militer harus berbadan sehat, lulus tes kesamaptaan jasmani. Lulus tes kesehatan dan jasmani belum cukup untuk seseorang diusulkan naik pangkat, akan tetapi masih ada seleksi berikutnya, diantaranya adalah uji terampil perorangan (UTP) umum dan UTP jabatan. Setelah lulus tes inipun belum menjamin untuk diusulkan naik pangkat, masih ada data kepribadian atau data penilaian personel yang harus dinilai.(Pen)
