 |
| Ilustrasi |
"Saya akan mengarahkan pengawas mengecek informasi tersebut karena mempekerjakan tenaga kerja asing di tambang tembaga itu harus mengurus berbagai dokumen," kata Kepala Dinas Nakertrans Maluku Manaf Tuasikal ketika dikonfirmasi dari Ambon, Selasa (12/12/2017).
Dia mengakui, kesulitan memantau naker asing, baik legal maupun ilegal di Pulau Wetar yang letak geografisnya berbatasan dengan Timor Leste.
Pulau Wetar termasuk wilayah terluar sehingga kesulitan memantau naker di sana. Apalagi, transportasi ke Wetar membutuhkan tenggat waktu dua pekan dengan kapal laut.
"Jadi pengawasan naker asing di Pulau Wetar perlu berkoordinasi dengan Kanwil Hukum dan HAM Maluku dan Imigrasi Ambon karena terkait juga dengan dokumen paspor dan visa," ujar Manaf.
Dia mengemukakan, sekiranya informasi naker asing ilegal benar dipekerjakan PT BTR, pasti diproses hukum karena menyalahi ketentuan ketenagakerjaan maupun dokumen lainnya.
"Saya juga perlu berkoordinasi dengan tim pemantau orang asing agar pengecekan di Pulau Wetar dilaksanakan terpadu sehingga bisa diungkapkan secara tertanggung jawab," kata Manaf.
Para naker asing itu ke Pulau Wetar melalui Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Related Posts :
Sosok Fanny Widiarja, Wanita yang Keluarganya Cinta Ilmu Hukum
Mengungkap Penipuan RS yang Ubah Status Pasien dari Negatif Menjadi Positif Covid-19
Warga Palas Tewas di Tembak Kawanan Begal
Hotel dan Kasino Kembali Dibuka, Pengunjung Banyak yang Langgar Protokol Kesehatan
Sambut New Normal, Katar Lamsel Dorong Inovasi Digital Para Pemuda