HorasSumutNews.com - Berita Terkini Terbaru Hari Ini - Terpilihnya Bupati Simalungun JR Saragih sebagai Ketua Demokrat Sumut dituding menggunakan 'cara kotor' untuk meraup suara sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Sumut.
"Pelaksanaan musda ke III Partai Demokrat Sumut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. Diduga, pelaksanaan musda kemarin terjadi politik kotor dengan melakukan tindakan money politik," kata Yusuf Tambunan dari Forum Penyelamat Partai Demokrat.
Menurut Yusuf, pelanggaran Anggaran Dasar partai yang terjadi pada musda kemarin sesuai dengan Bab 11, Pasal 1 ayat (1), Pasal 86 ayat 3 point A, B dan E.
Pada Anggaran Rumah Tangga, kata Yusuf, pelaksanaan musda melanggar Pasal 102 ayat (5).
"Kami meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk dapat membatalkan hasil musda ke III kemarin. Kemudian, kami meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat mengangkat Plt DPD Demokrat untuk melanjutkan persiapan musda yang lebih capabel," kata Yusuf.
Hal senada juga disampaikan Nur Hasanah. Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 ini turut menolak hasil musda ke III Partai Demokrat Sumut.
"Musda adalah harapan semua kader akan adanya pembaharuan dan pencerahan serta solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi. Namun, setelah musda berakhir, komposisi tidak mengakomodir keinginan sejumlah kader," kata Nur Hasanah.
Ia juga menduga, terjadi kecurangan pada pelaksanaan musda kemarin. Disinyalir, terpilihnya JR Saragih karena adanya indikasi money politik.
Pantauan wartawan, sejumlah petugas dari Polsek Delitua turun ke lokasi guna mengamankan jalannya aksi.
Beberapa polisi menyebar untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan antar sesama kader Demokrat. (trbn)
