Menurut Ahok tak amnesty diadakan pemerintah untuk orang yang tak bisa membuktikan pajak yang dia bayar.
Menanggapi tudingan tersebut, Sandiaga berencana konsultasi dengan konsultan hukumnya. Sandi menganggap sebutan sebagai pengemplang pajak sangat negatif. Calon wakil gubernur dari Partai Gerindra dan PKS itu menyayangkan pernyataan Ahok tersebut. Apalagi, menurutnya, Ahok menyatakan hal itu tanpa disertai data dan fakta.
"Saya sangat menyayangkan. Kalau Pak Gubernur menuduh seperti itu. Saya mempertanyakan datanya apa," kata Sandiaga kepada detikcom, Senin (3/10/16).
"Saya akan tanya ke kuasa hukum, karena ini (tuduhan pengemplang pajak) suatu predikat yang kriminal. Kalau dia (Ahok) tak punya data dan asal ngomong ini bisa kena sangkaan pencemaran nama baik," ujarnya.
Menurut Sandiaga, ikut tax amnesty bukan berarti orang tersebut dulunya berencana tak membayar pajak. Bisa saja di wajib pajak tersebut ingin membetulkan kewajibannya sesuai dengan kaidah-kaidah pajak yang benar.
"Ikut tax amnesty bukan artinya kita ngempang pajak, tapi pemerintah memberikan hak kepada setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam sebuah program yang dibingkai dalam tax amnesty," jelas Sandiaga.
Program tax amnesty sangat positip untuk mendukung perekonomian Indonesia dan mengembalikan kepercayaan investor asing ke dalam negeri.
"Saya tidak mengerti kenapa Pak Basuki menyerang individu," kata Sandiaga.
Dia menilai pernyataan Ahok soal tax amnesty tersebut sudah menciderai kesepakatan demokrasi sejuk yang dideklarasikan oleh semua pasangan Cagub dan Cawagub DKI yakni: Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Djarot Saiful Hidayat.
"Ini bertentangan dengan demokrasi sejuk yang sudah kami sepakati bersama dengan Mas Anies, Mas Agus dan pak Djarot," ucap Sandi.
Cawagub yang akan berpasangan dengan Cagub Anies Baswedan ini pun kemudian meminta Ahok mengklarifikasi tuduhannya. [src/trc/jurnalpolitik.com]